Tentang Pertemuan di Depkominfo

18 Apr

9 April 2008
Tentang Pertemuan di Depkominfo
Posted under: Blogging, at 01:48

http://priyadi. net/archives/ 2008/04/09/ tentang-pertemua n-di-
depkominfo/# more-889

Senin kemarin saya ikut menghadiri Pertemuan 777 antara komunitas
blogger dan Menkominfo yang bertempat di gedung Depkominfo, Jalan
Merdeka Barat Jakarta. Acara ini diadakan untuk membahas UU ITE yang
akan diberlakukan, masalah penyensoran Internet terkait isu
pornografi dan penyebaran film Fitna, serta klarifikasi berita
negatif tentang blog dan penulis blog yang beredar di beberapa media
massa.

Saya sendiri mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal.

*Pertama dan yang paling jelas, yaitu bahwa saya tidak berada di
balik pengrusakan situs web Depkominfo dan juga situs-situs lainnya.
Pernyataan ini disambut tawa hadirin, walaupun mungkin pada saat ini
perwakilan pemerintah belum mengerti bagian mana yang lucu .

*Kedua, masalah yang juga paling sering disebut-sebut oleh rekan-
rekan yang lain adalah masalah collateral damage. Walaupun saya tidak
setuju dengan penyensoran, saya bisa mengerti posisi pemerintah dalam
hal ini. Tetapi jika memang diperlukan pemblokiran terhadap sebuah
konten maka seharusnya hal tersebut tidak memakan korban lain di luar
itu. Jika film Fitna yang dijadikan sasaran, maka tidak perlu
memblokir Youtube secara keseluruhan. Masih banyak bagian lain dari
Youtube yang berguna. Jika infrastruktur Internet kita belum bisa
melakukan hal tersebut, maka sebaiknya penyensoran tidak dilakukan.

Pernyataan ini dibalas pihak pemerintah dengan sangat panjang lebar.
Terus terang saya juga sudah tidak ingat lagi . Yang jelas kurang
lebih pemerintah akan tetap melakukan sensor, bagaimanapun caranya,
dan pemerintah sepertinya tidak begitu peduli dengan collateral
damage. Tapi pemerintah akan menghargai jika ada pihak-pihak yang
bisa melakukan sensor secara selektif. Sebenarnya, untuk melakukan
sensor secara selektif itu sudah cukup jelas caranya. Yang diperlukan
hanyalah waktu dan kemauan untuk mempersiapkan infrastruktur untuk
melakukan hal tersebut.

*Ketiga, yaitu masalah interpretasi “membuat dapat diaksesnya” pada
pasal 27 UU ITE. Secara teknis pemblokiran dapat dengan mudah diatasi
oleh orang-orang yang memang berniat untuk mengakses konten yang
diblokir. UU ITE seharusnya memberikan perlindungan hukum untuk ISP,
warnet atau institusi lain yang fasilitasnya dipakai oleh orang-orang
tersebut. ISP, warnet atau institusi lain tersebut seharusnya tidak
bisa dibuat bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh orang
tersebut. Sedangkan pasal 27 UU ITE berbunyi salah satunya “Setiap
orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.” Harus diperjelas apa definisi dari “membuat
dapat diaksesnya”. Harus ada kepastian bagi penyedia layanan akses
Internet supaya mereka tidak dapat dituntut berdasarkan pasal
tersebut, tanpa harus menunggu adanya preseden.

Pertanyaan ini dijawab dengan penggalan lainnya pada ayat tersebut,
yaitu “sengaja dan tanpa hak”. Artinya hanya perbuatan yang disengaja
yang dapat digugat berdasarkan pasal ini. Penjelasan ini bisa saya
terima.

*Keempat, masalah spam. UU ITE adalah momen yang terlewat untuk
mengatur suatu hal yang menurut saya lebih mendesak, yaitu tentang
spamming. Spamming atau mengirim pesan secara masal tanpa seizin
penerima akan menghabiskan sumber daya dari sisi penerima pesan
elektronis, dan oleh karena itu seharusnya ikut dilarang. UU ITE
belum mengatur secara spesifik tentang perbuatan spamming ini. Untuk
itu pertanyaan dari saya, apakah ada kesempatan bagi komunitas IT
untuk mengusulkan peraturan ini, apakah melalui amandemen UU ITE,
maupun jalur lainnya.

Untuk ini, saya disarankan menggunakan pasal elastis `perbuatan tidak
menyenangkan’ untuk menjerat pengirim spam. Tentunya ini solusi yang
menurut saya kurang dari ideal. Jika `ancaman kekerasan dan perbuatan
menakut-nakuti’ saja bisa mendapat pasal khusus secara eksplisit,
seharusnya masalah spam juga bisa mendapat tempat khusus. Menurut
saya kemungkinan isu spam bukanlah isu yang memiliki bobot politis
yang besar, karena itu tidak terpikirkan pada saat UU ini dirumuskan.

Kelima, tentang penggunaan media blog untuk menyampaikan apa yang
terjadi pada saat perumusan Undang-undang. Sosialisasi hendaknya
dilakukan bukan hanya setelah sebuah undang-undang diberlakukan,
tetapi juga pada saat proses undang-undang tersebut diberlakukan dan
masyarakat ikut dilibatkan melalui media tersebut. Jika hal tersebut
dilakukan, tanggapan yang cenderung reaktif dari masyarakat dapat
pula diminimalkan.

Saran saya ini dijawab dengan menyebutkan bahwa seluruh rancangan
peraturan sudah bisa diakses melalui Internet (kalau saya tidak salah
dengar). Sebenarnya bukan cuma itu yang saya maksud, tetapi akan
lebih baik jika kronologi pembuatan rancangan undang-undang tersebut
bisa dijabarkan melalui blog sehingga masyarakat bisa mengetahui
proses pembentukannya, bukan cuma hasil akhirnya saja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: