GAJI PENDIDIK MASUK ANGGARAN PENDIDIKAN

26 Feb

———- Forwarded message ———-
From: Jati Utomo Dwi Hatmoko <jati.hatmoko@ gmail.com>
Subject: [dosen] MK: GAJI PENDIDIK MASUK ANGGARAN PENDIDIKAN

Dear rekan Dosen,

Dengan dimasukkannya gaji pendidik ke anggaran pendidikan, maka
prosentase anggaran pendidikan yang saat ini 11.8% dari APBN akan
melonjak menjadi 18% (mendekati 20% sesuai amanat UUD). Hati saya
mengatakan rasanya ini akal-akalan pemerintah yang mau menjalankan
amanat UUD sebelumnya.

Konsekuensi dari keputusan MK ini adalah kondisi pendidikan kita ke
depan tidak akan banyak berubah, karena dari 20% ini, sekitar 7-8%
anggaran akan dihabiskan hanya untuk membayar gaji pendidik. Angka ini
bisa membesar lagi bila pendidik swasta juga dimasukkan. Dari sisi
gaji pendidik, hal ini juga berarti tidak akan ada banyak peningkatan
untuk ke depannya.

Saya kurang mengerti motif dari dua pemohon uji materi Pasal 49 Ayat 1
UU Sisdiknas yang diajukan ke MK oleh Dra Hj Rahmatiah Abbas dan Prof
Dr Badriyah Rifai, SH dalam kapasitasnya sebagai guru dan dosen dari
Sulawesi Selatan. Adakah hubungan mereka dengan JK yang berasal dari
daerah yang sama? Bila kita cermati, selama ini beliaulah yang paling
getol menyuarakan penolakan terhadap pemenuhan 20% APBN untuk
pendidikan. Baca artikel lain “Drama Anggaran Pendidikan” di bawah
yang cukup mewakili kegelisahan kita semua.

Untuk kesekian kalinya, rakyat harus menjadi pihak yang kalah lagi.

Kita perlu pemimpin yang terbukti peduli pada pendidikan untuk periode
2009-2014, dan kita bisa melakukan perubahan dengan hak pilih kita.

salam

Jati
———— —

http://www.mahkamah konstitusi. go.id/berita. php?newscode= 562

Rabu , 20 Pebruari 2008 16:32:19
GAJI PENDIDIK MASUK ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Sisdiknas) sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan”
bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No.
24/PUU-V/2007, Rabu (20/2), di Jakarta.

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji
pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan
dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
Berarti, dengan adanya putusan MK tersebut, gaji pendidik, sebagai
bagian dari komponen pendidikan, harus dimasukkan dalam penyusunan
anggaran pendidikan APBN dan APBD.

Lebih lanjut, menurut MK dalam pertimbangan hukum putusan perkara yang
diajukan Rahmatiah Abbas dan Badryah Rifai tersebut, apabila gaji
pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidikan dalam penyusunan
APBN dan APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20% dalam
APBN dan APBD, maka undang-undang dan peraturan yang menyangkut
anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31
ayat (4) UUD 1945.

Terlepas dari segala maksud baik yang melatarbelakanginya , MK
menyatakan, rumusan makna Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas menjadi tidak
konsisten dengan rumusan makna Pasal 1 angka 3 UU Sisdiknas, yang
berbunyi: “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional” dan Pasal 1 angka 6 UU Sisdiknas yang berbunyi:
“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Selain itu, rumusan
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas telah mempersempit makna filosofis
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yang seharusnya tidak boleh dilakukan,
mengingat UUD 1945 merupakan norma tertinggi bagi bangsa dan Negara.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua
puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional”

Dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran
pendidikan, menurut MK, lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk
melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
20% dalam APBN. Jika komponen gaji pendidik dikeluarkan, anggaran
pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11,8%. Sedangkan dengan
memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007
dapat mencapai 18%.

Oleh karena itu, dengan adanya Putusan ini, MK menegaskan bahwa tidak
boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan
ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam
APBN maupun APBD di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh
Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Terkait dengan permohonan lain para Pemohon yaitu pengujian UU APBN
Tahun Anggaran 2007, MK berpendapat, UU APBN mempunyai karakter yang
berbeda dengan undang-undang pada umumnya, di antaranya adalah
bersifat eenmalig yang berlaku hanya untuk satu tahun dan sudah
berakhir. Oleh karena itu, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Terhadap putusan MK perkara No. 24/PUU-V/2007 ini, tiga orang hakim
konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu
Hakim Konstitusi H. Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, dan H.
Harjono. (Luthfi Widagdo Eddyono)

———— ——— ——— ——— ——— ——— –
Drama Anggaran Pendidikan
http://www.kompas. com/kompascetak/ read.php?
cnt=.kompascetak. xml.2008. 01.23.03123165& channel=2& mn=11&idx= 11

Drama Anggaran Pendidikan
Rabu, 23 januari 2008 | 03:12 WIB
Doni Koesoema A
Ketidakmampuan pemerintah memenuhi anggaran pendidikan 20 persen
sesuai amanat UUD 1945 merupakan sebuah pelanggaran konstitusional
yang telanjang.

Apa pun alasan yang diberikan pemerintah tidak dapat menghapuskan
kenyataan, pemerintah telah melanggar konstitusi. Atas pelanggaran
ini, Mahkamah Konstitusi (MK) juga memberi peneguhan.

Uji materi Pasal 49 Ayat 1 UU Sisdiknas oleh MK yang diajukan dua
pemohon, Dra Hj Rahmatiah Abbas dan Prof Dr Badriyah Rifai, SH,
dalam kapasitasnya sebagai guru dan dosen harus dipahami dalam
konteks politik anggaran yang melingkupinya.

Jika diteropong dari konflik kepentingan yang melingkupinya, uji
materi ini hanya bagian kecil dari drama besar yang akhir ceritanya
bisa diterka, yaitu kekalahan di pihak pemerintah, persoalan
anggaran 20 persen lebih kurang terselesaikan karena anggaran akan
memasukkan gaji guru dan biaya pendidikan kedinasan. Namun,
akibatnya, dunia pendidikan kita akan menjalani masa-masa yang kian
suram dan kesejahteraan pendidik akan semakin jauh dari harapan.
Memenuhi amanat konstitusi merupakan tantangan politik yang dihadapi
pemerintah, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Karena
itu, pemerintah akan mengupayakan agar perilaku politik anggaran
pendidikan yang selama ini menyimpang bisa dipecahkan.
Namun, alih-alih membuat kebijakan politik anggaran yang selaras
konstitusi dengan memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,
pemerintah mencoba mencari cara lebih halus, elegan, dan tidak
mencolok.

Kekeliruan dalam pasal UU?
Masalah pelanggaran konstitusi tidak dicari dengan meneliti kembali
komitmen politik terhadap rakyat, sebaliknya melalui berbagai macam
agen sosial (guru, dosen, media, dan lainnya) pemerintah telah
setahun ini mendiseminasi opini publik bahwa masalah anggaran bukan
karena lemahnya komitmen politik pemerintah, tetapi karena ada
kekeliruan pasal UU Sisdiknas.
Corong diseminasi opini publik adalah pakar hukum, dosen, guru, dan
media. Mereka menyuarakan wacana antianggaran 20 persen dengan
berbagai argumentasi. “Besaran 20 persen tidak sesuai realitas
politik negara kita”; “Pencantuman 20 persen bukan muatan UUD”
(Kompas, 5/5); “Memasang angka dalam UUD kurang tepat. Seharusnya
UUD memuat ketentuan yang konseptual filosofis, bukan angka-angka
teknis” (Kompas, 20/8); dan “Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas
merupakan ketidakkonsistenan terhadap pengakuan guru sebagai bagian
sistem pendidikan” (Kompas, 13/12).

Diseminasi opini publik seperti ini merupakan bagian drama besar
anggaran pendidikan. Untuk sementara, pemerintah memilih menjadi
tokoh protagonis dengan mengatakan, uji materi atas Pasal 49 Ayat 1
UU Sisdiknas tak mungkin diadakan. UU Sisdiknas adalah hasil kerja
pemerintah dan DPR karena pemerintah tidak mungkin mengajukan uji
materi atasnya.

Agar drama anggaran kian seru dan menegangkan, perlu ada aktor lain.
Pendaftaran untuk uji materi oleh MK dengan nomor perkara 24/PUU-
V/2007, 21 September 2007, atas Pasal 49 Ayat 1 UU Sisdiknas, yang
dimohonkan oleh Rahmatiah Abbas dan Badriah Rifai, dalam
kapasitasnya sebagai guru dan dosen, merupakan babak baru drama
besar tentang anggaran ini.
Mengingat kentalnya kepentingan politik di balik uji materi ini,
sulit bagi kita memahami kehadiran Rahmatiah Abbas (guru dengan
pangkat Pembina golongan IV/a, dengan jabatan Pengawas TK SD
Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan) dan Badriah Rifai (Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dalam drama anggaran
pendidikan ini sebagai aktor dadakan yang tiba-tiba hadir di luar
skenario.

Selain itu, seperti dalam drama, peran tiap aktor juga bisa dilihat
dari karakternya. Dalam risalah sidang 28 November 2007 terlihat,
pemerintah yang diwakili Mendiknas terkesan tidak siap. Ketika
dicecar dengan pertanyaan lain oleh hakim MK seputar inkonsistensi
peristilahan, seperti anggaran pendidikan dan dana pendidikan, juga
tentang proses terjadinya RUU Sisdiknas, dan lainnya, pemerintah
terkesan tidak mampu menjawab dengan cermat dan melempar pertanyaan
agar dijawab anggota DPR.
Menarik mencermati bahwa dalam risalah sidang 28 November 2007,
Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan, “pemerintah bukan pihak yang
diadili di sini. Hanya memberi keterangan, yang kita adili undang-
undangnya. Kalau undang-undangnya salah kita hukum undang-undang- nya
bukan yang membuatnya.”

Apakah ini pertanda bahwa MK akan meluluskan pemohon, yang
sebenarnya sejak awal menjadi agenda pemerintah, yaitu agar gaji
pendidik dimasukkan ke anggaran sehingga pemerintah bisa berdalih,
kini pemerintah hampir memenuhi anggara 20 persen karena penambahan
itu?

Reposisi anggaran
Reposisi anggaran merupakan wacana baru yang diajukan pemerintah
terkait anggaran ini. Wacana itu sebenarnya ingin mengatakan hal
yang sama bahwa pemerintah ingin anggaran 20 persen dalam APBN dan
APBD memasukkan gaji pendidik di dalamnya.

Wacana itu tidak memecahkan masalah pendidikan karena persoalan
pokoknya adalah tidak ada niat politik untuk melaksanakan amanat
konstitusi. Lebih lagi, pemerintah tidak berniat memprioritaskan
pembangunan pendidikan nasional. Ini masalah dasar yang seharusnya
dijawab pemerintah, bukan malah lari dari tanggung jawab melalui
reposisi anggaran.

Mempertaruhkan kredibilitas
Sutradara adalah penguasa panggung. Dalam drama ini, MK memiliki
kuasa yang sama. Karena itu, kredibilitas MK dipertaruhkan dalam
drama anggaran pendidikan ini. Lebih dari itu. MK bukan hanya
mempertaruhkan kredibilitasnya, ia juga mempertaruhkan masa depan
bangsa, masa depan jutaan rakyat miskin yang belum dapat mengenyam
pendidikan yang layak.

MK sedang mempertaruhkan kredibilitasnya apakah keputusannya lebih
memihak politisi yang suka ingkar janji dengan melanggar konstitusi,
atau tetap paham bahwa tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Tidak memasukkan gaji pendidik dalam anggaran 20 persen UU
Sisdiknas merupakan indikasi keseriusan wakil rakyat dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengalokasikan anggaran bagi
pendidikan sebagai prioritas utama.
Drama anggaran pendidikan belum berakhir. Rakyat menunggu dengan
rasa waswas. Lebih lagi, bangsa ini sudah bosan menyaksikan drama
yang akhir ceritanya sudah bisa diduga.

Doni Koesoema A Mahasiswa Pascasarjana Boston College Lynch School
of Education, Boston

One Response to “GAJI PENDIDIK MASUK ANGGARAN PENDIDIKAN”

  1. zulindo September 12, 2008 at 2:06 pm #

    Dalam permsalahan pendidikan mari kita melihat Negara Tetangga India, di india anggaran pendidikan memang tinggi porsentasenya dari Anggaran Belanja Negara, namun hal ini dipergunakan untuk pembangunan fisik dan biaya operasional pendidikan itu sendiri, sehingga di India yang namanya wajib belajar itu memang wajib belajar, sehingga anak-anak sekolah bisa belajar dengan gratis tanpa dipungut biaya sepersenpun, dan ini telah dilakukan india sejak 20 tahun yang lalu, shg kini investasi itu sudah mulai membuahkan hasil bagi kemajuan india.
    Kalau kita di indonesia memang juga ada wajib belajar yakninya wajar 9 tahun, artinya sampai dari SD sampai SMP para anak-anak kita digratiskan untuk belajar tanpa dipungut bayaran.
    Kenyataan yang ada dilapangan, memang anak didik tidak dipungut SPP, tapi tetap ada pungutan lainnya yang jumlahnya tidak kalah besarnya dari SPP yang biasanya, artinya cuma ganti nama doank alias tetap dipungut bayaran.
    Dengan dirobahnya ketentuan yang dimuat dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan oleh MK, shg dana pendidikan 20% dari APBN dan APBD harus dianggarkan. artinya biaya pendidikan sudah sangat tinggi, namun alangkah menyedihkannya karena sebagian besar dari anggaran pendidikan yang gemuk ini digunakan untuk menambah gaji guru atau staf pengajar, jika ini betul dilaksanakan maka amanat yang disampaikan oleh UU No 20 tahun 2003 tidak akan tercapai, tingkat pendidikan kita akan tidak jauh berobah dari realita yang ada sekarang ini.
    Sebaiknya anggaran pendidikan yang 20% itu dialokasikan untuk
    1. Memperbaikan sarana dan prasara pendidikan yang telah rusak, seperti gedung meja dan kursi serta perlengkapan laboratorium dan sarana lainnya.
    2. Dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan, sehingga wajib belajar itu betul terlaksana, jika memungkinkan kita jadikan wajib Belakar 12 tahun.
    3. Pengadaan buku – buku pendidikan baik cetak maupun tulis.
    4. Meningkatkan beasiswa bagi mahasiswa – mahasiswa kita, terutama mahasiswa dari golongan berpenghasilan rendah.
    untuk itu penulis mengusulkan kira ungkapan mendiknas untuk menaingkat gaji/pendapatan guru perlu dikaji ulang kembali. Marilah kita belajar ke Negara tetangga yang dulu pernah berguru kepada kita, namun sekarang sebaliknya.

    terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: