Komunitas Pendidikan Kebudayaan BARU: Komunitas DikBud

Komunitas baru di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

http://www.dikbud.net/

Pendidikan dikhawatirkan kian menjadi komoditas. Kekhawatiran itu
terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mencantumkan pendidikan
sebagai bidang usaha terbuka dengan persyaratan, yang membuka peluang
modal asing untuk masuk.

Persoalan ini mencuat dalam seminar bertajuk “Telaah Kritis Rancangan
Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Peraturan Presiden Nomor 76
dan 77 tentang Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pendidikan” di
Jakarta, Senin (27/8). Seminar yang diselenggarakan Majelis Pendidikan
Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu terutama menggugat
kecenderungan terkini, di mana perspektif ekonomi begitu kuat merasuki
dunia pendidikan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007?keduanya terkait
soal penanaman modal asing?disebutkan bahwa pendidikan dasar dan
menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal sebagai bidang
usaha dapat dimasuki modal asing dengan batas kepemilikan maksimal 49
persen.

“Kalau kepemilikan modal asing sampai di tingkat pendidikan dasar,
siapa yang akan bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai kebangsaan?”
ujar mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi.

Hal senada diungkapkan Rektor Universitas Islam Indonesia Edy Suandi
Hamid, yang juga Ketua Forum Rektor Indonesia.

“Apa yang terjadi dengan peserta didik jika mereka mengonsumsi
pendidikan yang dimodali oleh orang asing? Tentu nilai-nilai
kebangsaan sendiri akan luntur. Pendidikan merupakan amanat konstitusi
sehingga negara tidak dapat lepas tangan, sekalipun dengan alasan demi
kemandirian, ” ujarnya.

Kebijakan pendidikan nasional yang dibuat pemerintah sering kali tak
diperhitungkan jauh ke depan. Hal itu lebih karena kebijakan
pendidikan nasional lebih didasarkan pada kepentingan politik
pemerintah saat itu daripada untuk kepentingan pendidikan berkualitas
bagi anak bangsa.

“Karena pendidikan itu lebih bergantung pada struktur kekuasaan yang
ada, maka kemajuan pendidikan bangsa ini juga sangat bergantung pada
komitmen p
olitik pemerintah. Jika komitmen politik itu rendah, ya, pendidikan
kita tidak akan berubah. Akan terus jauh ketinggalan dari
negara-negara lain,” kata tokoh pendidikan HAR Tilaar.

Kebijakan pendidikan Indonesia memang tepat diarahkan pada peningkatan
mutu pendidikan. Apalagi jika melihat dari laporan UNDP tahun 2006,
yang menempatkan indeks pembangunan manusia Indonesia di peringkat
ke-108 dari 177 negara.

Sayangnya, peningkatan mutu itu sering kali dicapai dengan kebijakan
yang tidak berakar dari guru, kepala sekolah, dan masyarakat itu
sendiri. Akibatnya, pemerintah masih terus saja berjalan dengan
kebijakan yang coba-coba dan berganti-ganti.

Upaya meningkatkan profesionalisme guru dan pelaksanaan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sangat penting.

Dalam penyesuaian kurikulum dengan tuntutan lokal yang menjadi jiwa
KTSP, ternyata soal muatan lokal hanya dialokasikan dua jam pelajaran.
Seharusnya muatan lokal yang bukan dalam pengertian sempit itu
merupakan roh dari keseluruhan KTSP. Dengan kata lain, seluruh mata
pelajaran haruslah disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan.

Pendidik sering kali dibingungkan dengan kebijakan pemerintah yang
sering kali berubah-ubah. Di satu pihak ada upaya untuk bisa
memberikan keleluasaan bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan diri
sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, tetapi di lain pihak mereka
tidak pernah dipersiapkan dengan kebijakan baru yang akan diterapkan.

Diskusikanlah di Forum ini, dinantikan partisipasi anda !

Moderator. Forum Dikbud