UU Kewarganegaraan Kurang Tersosialisasi

16 Jan

SUARA PEMBARUAN DAILY

[JAKARTA] Undang-Undang (UU) No 12/2006 tentang Kewarganegaraan
yang di dalamnya diatur kewarganegaraan ganda anak hasil kawin campur,
kurang tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, di lapangan pengurusan
kewarganegaraan kerap kali masih sulit, karena petugas catatan sipil
sendiri belum mengerti.

Hal itu dikemukakan Ketua Keluarga Perkawinan Campur Melalui
Tangan Ibu (KPC Melati), Merry Girsang dalam sebuah seminar di
Jakarta, pekan lalu. Diakui pula, selain aparat pemerintah, masyarakat
sendiri terutama yang kawin campur, banyak yang belum tahu soal UU
Kewarganegaraan tersebut.

“Tujuan sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui
ketentuan dan peraturan apa yang berlaku jika melakukan kawin campur
supaya dengan sosialisasi ini hak-hak dan kewajibannya dapat
terpenuhi,” katanya.

Sementara itu, Kasubdin Pencatatan Kewarganegaraan Direktorat
Pencatatan Sipil Amien Pulungan, mengakui pula soal kekurangtahuan
masyarakat mengenai undang-undang itu. Bahkan, menurutnya dikalangan
pemerintah pun, belum Tersosialisasi benar.

“Berkaitan dengan itu, kami sedang melakukan sosialisasi tentang
undang-undang ini ke masyarakat, instansi dan lembaga-lembaga. Seperti
KPC Melati ini dan kantor pencatatan sipil. Tapi, sebagian besar
pemerintahan kota di Jakarta sudah mengetahuinya. ” katanya.

Dikatakan dengan UU ini, diharapkan wanita Indonesia yang
melakukan kawin campur tidak dimarginalkan dan diakui haknya terutama
dalam hak asuh anak. Namun, diakui pula sosialisasi UU tersebut
memerlukan waktu.

KPC Melati yang berdiri sejak 2005 merupakan perkumpulan keluarga
perkawinan campuran yang memiliki anggota sekitar 250 orang di seluruh
Indonesia. Girsang mengungkapkan setidaknya ada lebih dari 1.500
wanita Indonesia yang melakukan perkawinan dengan warga Negara asing.

Merry Sarmanella (42) yang memiliki dua anak hasil pernikahan
dengan warga Negara Belanda mengungkapkan, dengan adanya undang-undang
ini, ia diuntungkan secara keuangan, karena si anak secara sah menjadi
WNI, sehingga tidak membutuhkan visa untuk tinggal bersamanya di
Indonesia.

“Sebelumnya anak keturunan kawin campur bila akan datang ke negara
ibunya sendiri (Indonesia) harus bayar seperti turis lain. Sangat
menyedihkan, si anak dapat datang ke Indonesia atas sponsor ibunya
sehingga ibunya mengundang anaknya datang ke sini,” kata Krist
Woodhouse (57) yang menikah dengan pria Singapura.

Undang-undang No 12/2006 menyebutkan anak hasil pernikahan wanita
Indonesia dengan warga negara asing secara sah memiliki
kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan ganda artinya si anak
memiliki kewarganegaraan ibu dan ayahnya.

Anak hasil kawin campur yang lahir setelah undang-undang tersebut
berlaku yaitu sejak Agustus 2006 secara otomotis tercatat dalam akta
kelahiran sebagai warga negara Indonesia. Kewarganegaraan ganda ini
berlaku terbatas sampai anak tersebut berusia 18 tahun. Setelah si
anak berumur 18 tahun, ia wajib memilih salah satu kewarganegaraannya.

Sedangkan, bagi anak yang lahir sebelum undang-undang itu berlaku
dan berusia kurang dari 18 tahun dapat diproses menjadi WNI. Keluarga
dapat mendaftarkan anaknya ke kantor wilayah hukum yang sesuai
domisili Ibu WNI. Dokumen yang wajib dibawa adalah KTP Ibu WNI, kartu
ke-luarga Ibu, akta nikah, akta lahir, dan paspor asing anak.
[DLS/M-15]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: