BHP, Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan?

14 Dec

http://www.suarapem baruan.com/ News/2007/ 11/07/index. html

SUARA PEMBARUAN DAILY
BHP, Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan?
Pengantar

Kalangan kampus dan pengamat pendidikan meminta pemerintah dan DPR
menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum
Pendidikan (BHP) karena dinilai dapat menghancurkan dunia pendidikan
di Indonesia. Namun, pemerintah tetap bersikukuh bahwa UU BHP akan
memajukan dunia pendidikan, dan akan ada rambu-rambu yang
mengaturnya. Wartawan SP, Willy Masaharu, menyoroti masalah tersebut
dalam tulisannya di bawah ini.

ancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang segera akan
diundangkan telah menimbulkan kegusaran dan kecemasan luar biasa di
kalangan masyarakat, terutama penyelenggara perguruan tinggi.

Kegusaran itu karena beberapa hal, di antaranya dalam RUU BHP
ditengarai tidak juga tampak adanya kesadaran pengambil kebijakan
negara terhadap tanggung jawab untuk memikul amanat fundamental UUD
1945 dalam hal “mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan menyediakan
pendidikan yang baik bagi segenap warganya. Ini dianggap
pengingkaran terhadap tujuan Proklamasi 1945.

Alih-alih mengambil tanggung jawab pendidikan yang kurang optimal,
perumus, dan pengambil kebijakan negara justru bermaksud hendak
menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan dengan
mahal. Implikasinya jelas, pendidikan yang baik hanya layak
dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

Peranan swasta yang terlembaga dalam badan penyelenggara yang telah
berjasa memikul tanggung jawab negara justru akan dipinggirkan
begitu saja dan hanya diberi ruang terbatas.

Sampai kini pun pemerintah tetap bersikukuh pada argumentasi bahwa
hanya dengan mem-BHP-kan dunia pendidikan, maka pendidikan nasional
akan maju dan mendunia, khususnya perguruan tinggi akan menuju world
class university. Selain itu, BHP akan menjadi kekuatan moral bagi
pembangunan nasional.

Namun, argumentasi ini ditolak mentah-mentah oleh sekelompok
pemerhati dan pakar pendidikan. Kelompok ini, membaca BHP sebagai
bentuk dari liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Akibatnya, kaum
marginal kian sulit memperoleh akses pendidikan bermutu.

Otonomi Kampus

Otonomi kampus dilatarbelakangi oleh krisis yang dialami oleh negara
ini, di antaranya mengakibatkan negara kesulitan dalam memenuhi
anggaran belanja negara di bidang pendidikan. Hal ini tentu saja
akan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Di lain pihak, globalisasi menuntut adanya kompetisi, transparansi,
dan aturan sesuai sistem pasar. Pendidikan kemungkinan adalah vaksin
terbaik dan satu-satunya untuk melawan dampak terburuk yang
diakibatkan oleh globalisasi. Karena itu, perlu restrukturisasi
pendidikan, yaitu akuntabel terhadap publik, efisiensinya tinggi,
kualitas dan relevansi output, manajemen internal yang transparan
dan sesuai standar mutu, serta responsif dan adaptif terhadap
perubahan.

Sejalan dengan konsep tersebut, maka pendidikan tidak sepenuhnya
menjadi tanggungan negara tetapi dari dana masyarakat, sehingga
mereka memiliki hak untuk mengawasi kinerja universitas.
Selanjutnya, dikenal lima pilar paradigma baru dalam pengelolaan
pendidikan tinggi, yaitu mutu, otonomi, akuntabilitas, akreditasi,
dan evaluasi.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Satryo Soemantri
Brodjonegoro mengatakan, otonomi kampus, di antaranya dengan
kebebasan finansial juga dimaksudkan untuk menciptakan independensi
kampus. Sehingga universitas sebagai moral force dapat menjalankan
perannya untuk mendukung pembangunan nasional.

Untuk mengimplementasikan paradigma baru tersebut, kata Satryo,
pemerintah mendorong otonomi kampus. Tahap awal dari proses otonomi
kampus itu adalah perubahan struktur organisasi dan demokratisasi
kampus. Pada struktur yang baru itu, universitas tidak lagi
bertanggung jawab secara langsung kepada Mendiknas tetapi pada
Majelis Wali Amanat (MWA), sebagai stakeholders dari universitas
yang terdiri dari unsur pemerintah, senat akademik, dosen,
mahasiswa, dan masyarakat.

Perubahan format perguruan tinggi menjadi BHP memungkinkan otonomi
seluas-luasnya. Dengan demikian, rektor lebih kreatif dan tak lagi
terkungkung oleh struktur dan mekanisme birokrasi.

“Otonomi ini menjadi prasyarat bagi kreativitas dan inovasi untuk
menuju world class university. Sebab, selama ini perguruan tinggi
terjerat dalam struktur dan mekanisme birokrasi, yang pada
kenyataannya rektor justru tunduk kepada para pejabat di eselon tiga
atau empat yang ada di Depdiknas dan Depkeu,” kata Mendiknas Bambang
Sudibyo
.

“Ini yang ingin kita lakukan, liberalisasi dalam arti rektor
dibebaskan dalam kungkungan seperti itu. Tentunya rektor jauh lebih
cerdas dari pada bawahan saya yang eselon tiga dan empat,” ujarnya.
Dia berharap, perguruan tinggi memiliki basis struktural yang betul-
betul memadai untuk kemudian berkreasi dan melakukan berbagai macam
inovasi.

Menurut Bambang, untuk mencapai universitas bertaraf dunia,
perguruan tinggi memang harus berbenah dalam tata kelola dan tata
pamong, yakni dengan menerapkan format BHP.

“Sebab, dengan BHP ini perguruan tinggi memiliki otonomi yang luas
sehingga secara struktural betul-betul menjadi world class
university,” katanya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan, dengan perubahan format menjadi
BHP, perguruan tinggi memiliki otonomi seluas-luasnya dalam hal
akademik, keuangan, administrasi, personalia, dan yang lainnya.
Otonomi ini, kata Bambang, disertai dengan accountability seoptimal
mungkin di mana setiap tahunnya rektor harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan dan Mendiknas.

“Kepemimpinan dan pengelolaan selama satu tahun harus
dipertanggungjawabk an oleh rektor kepada senat, majelis wali amanah,
auditor eksternal, akuntan publik, dan Menteri Keuangan serta
Mendiknas,” tuturnya.

Hal lainnya, menurut Bambang, pembenahan yang harus dilakukan untuk
menuju world class university adalah pembenahan kinerja dalam
tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyakarat. Komitmen world class, menurut Bambang,
artinya pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya pun harus berbasis
pada pendidikan dan penelitian yang kelas dunia juga.

Manjadi Payung

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada yang juga Ketua Dewan
Pertimbangan Forum Rektor, Sofian Effendi, mengatakan, RUU BHP yang
selama empat tahun ini menuai kontroversi, sebaiknya tidak ditujukan
sebagai bentuk penyeragaman. RUU BHP cukup sebagai payung hukum bagi
berbagai bentuk badan hukum yang sudah digunakan oleh lembaga-
lembaga pendidikan.

“Ide BHP semula hanya untuk melindungi otonomi dunia pendidikan dan
memudahkan ruang gerak lembaga pendidikan. BHP semula diharapkan
dapat menjadi payung bagi berbagai bentuk badan hukum yang lebih
dulu digunakan institusi pendidikan, seperti bentuk yayasan, wakaf,
badan hukum milik negara, dan persatuan. Karena itu, saat ini masih
menggodok RUU BHP itu. Semoga berbagai aspirasi bisa
dipertimbangkan, ” ucapnya.

Dia mengatakan, kesan pendidikan dijadikan komoditas dagang dan
komersialisasi kian kental. Terlebih lagi dengan adanya Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam peraturan tersebut, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan
tinggi, dan pendidikan nonformal dapat dimasuki oleh modal asing
dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 49 persen.

Abaikan Konstitusi

Sementara itu, kelompok pemerhati dan pakar pendidikan menilai RUU
BHP sebagai produk hukum yang mengabaikan konstitusi bangsa. Hal ini
karena muatan BHP mengarah kepada privatisasi dan liberalisasi
pendidikan. Dengan demikian, anak-anak bangsa dari strata sosial
paling rendah kian sulit untuk memperoleh akses pendidikan yang
bermutu. Oleh karena itu, RUU BHP harus ditolak. “Roh BHP adalah
mengabaikan nilai luhur Pancasila,” tegas pakar pendidikan HAR
Tilaar, dalam sebuah diskusi mengenai BHP, di Jakarta, baru-baru
ini.

Dia mengatakan, dalam BHP banyak sekali agenda terselubung yang
tidak diketahui masyarakat. Misalnya, tujuan BHP adalah persaingan
yang diserahkan kepada mekanisme pasar. “Persaingan dalam esensi
pendidikan nasional sama sekali bertentangan dengan Pancasila dan
UUD 1945,” katanya.

Dia menerangkan, jika akhirnya BHP tetap disahkan maka BHP ini
sangat prematur. Otonomi yang termaktub dalam jiwa BHP sebenarnya
merupakan pembohongan publik. “Kita ini negara miskin. Human
Development Index pada tahun lalu posisi kita berada pada urutan 108
dari 177. Ini berarti, kita memang belum mampu. Kalau memang ingin
BHP lebih baik 20 atau 30 tahun kemudian. Itu pun melalui kajian
yang mendalam dan dilandasi dengan roh pendidikan bangsa ini,”
katanya.

Di Amerika, kata Tilaar, UU Wajib Belajar sudah diterapkan pada
pertengahan abad 19. Pada tahun 2001, Amerika kembali menelurkan
kebijakan dengan slogan “No Child Left Behind.” “Artinya, setelah
kurun waktu yang begitu panjang, Amerika ternyata sangat concern
dengan pendidikan. Kita masih terlalu dini,” ucapnya.

Tilaar mengemukakan, pasal-pasal yang termaktub dalam RUU BHP tidak
ada yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. “Kenyataannya,
persaingan menjadi tujuan BHP. Saya tidak bisa membayangkan,
bagaimana nasib jutaan anak bangsa di strata terendah ingin
mengenyam pendidikan di Tanah Air,” katanya.

Karena itu, kata Tilaar, RUU BHP sebaiknya dibatalkan. Menurutnya,
penyusunan RUU BHP menggunakan pendekatan free market sebagai pisau
analisisnya yang menganalogikan lembaga pendidikan sebagai komoditas
ekonomi.

Pandangan serupa disampaikan pengamat pendidikan, Winarno Surakhmad.
Menurutnya, keterbatasan itu mengakibatkan “inti permasalahan
pendidikan” yang fundamental tidak pernah tersentuh, apalagi
terpecahkan. Mem-BHP-kan dunia pendidikan seperti yang dicanangkan
pemerintah beserta segala beserta segala implikasinya (terutama
privatisasi dan komersialisasi) , serta segala konsekuensi dan
dampaknya (terutama biaya dan kualitas), diperhitungkan akan lebih
banyak mudaratnya dari pada manfaatnya bagi masyarakat.

Masih harus dimasalahkan apakah mati hidupnya pendidikan nasional
dewasa ini ditentukan ada tidaknya BHP. Sedikitnya, gagasan ini
dapat membunuh inisiatif, kreativitas, dan spontanitas masyarakat,
apabila diterapkan dengan diagnosis yang salah, dan dengan terapi
yang salah, walaupun dengan niat yang betul. Dalam hubungan itu,
fokusnya ialah apakah wacana BHP dapat dan perlu dihormati sebagai
intervensi kependidikan yang “berkualitas konstitusional” .

Fokus ini penting, sehingga tidak perlu melayani gagasan yang lebih
tertarik oleh bentuk dari pada subtansi dan tidak perlu risau
mengadakan pendidikan yang gratis kalau tidak bermutu. “Kita tidak
perlu berbicara tentang pendidikan yang bermutu kalau tidak terjamin
konstitusional, ” katanya.

Privatisasi pendidikan tentu saja akan melepaskan negara dari
tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya
akan pendidikan. Dampak yang akan langsung terlihat adalah
berkurangnya subsidi pendidikan, sehingga biaya pendidikan akan
semakin melambung. Dengan kondisi ini, maka tidak menutup
kemungkinan pendidikan hanya akan menjadi sebuah impian bagi
sebagian besar warga negara negeri ini.

Akibatnya, persentase rakyat yang bodoh semakin tinggi. Konsep
subsidi silang dalam dunia pendidikan, yaitu pemberian beasiswa bagi
golongan tidak mampu yang diambil dari biaya pendidikan dari
golongan kaya tidak akan efektif. Hal ini karena jumlah golongan
tidak mampu lebih banyak dari pada golongan mampu.

Di samping itu, akan terlihat dampak ikutannya, yakni dampak psikis
yang mungkin akan muncul jika biaya pendidikan golongan tidak mampu
menjadi beban bagi golongan mampu. Karena itu, menjadikan pendidikan
yang dapat dijangkau oleh masyarakat tanpa melihat strata sosialnya
adalah keputusan yang sangat bijaksana. *

Last modified: 7/11/07

3 Responses to “BHP, Paradigma Baru atau Privatisasi Pendidikan?”

  1. fauzansigma February 13, 2008 at 11:45 pm #

    mantap

  2. Bonar January 6, 2009 at 9:33 pm #

    Ruu ini tlh membuktikn scra jelas bhwa negara ingin melepaskn tnggungjwbnnya..klo gtu brarti pembodohan terhadap rakyat

  3. prabu January 12, 2009 at 10:55 pm #

    Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neoliberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: