Haruskah Rezim Australia Berganti Untuk Perbaiki Pengajaran Bahasa Indonesia

31 Aug

29/08/07 08:34

Oleh Rahmad Nasution

Brisbane (ANTARA News) – Kamis pagi, 26 Juli 2007, boleh jadi hari
“istimewa” bagi tiga wartawan Indonesia di Canberra.

Betapa tidak, pada hari itu, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya,
mereka diminta untuk “berhadapan” dengan belasan “anak muda” berparas
Eropa dan Asia yang telah duduk rapi di salah satu ruang kelas yang
ada di gedung Fakultas Studi-Studi Asia Universitas Nasional Australia
(ANU).

Saat berangkat ke kampus perguruan tinggi terbaik di negara benua itu,
Robert Law, diplomat muda Australia yang mendampingi Kompas,
Republika, dan ANTARA, tidak berkata apa pun tentang rencana tatap
muka dengan para mahasiswa Amrih Widodo, spesialis Bahasa Indonesia
yang pernah mengajar di Universitas Cornell, Amerika Serikat, ini.

Setelah lebih dari setengah jam menunggu di luar kelas, pewarta
Kompas, Republika dan penulis dipersilahkan masuk. Keterkejutan itu
pun akhirnya tiba.

Tanpa banyak basa-basi, Amrih langsung memperkenalkan apa yang
disebutnya “tiga tamu istimewa dari Indonesia” dalam Bahasa Indonesia
kepada para mahasiswanya itu.

Amrih meminta ketiga tamu istimewanya itu memperkenalkan diri dan
menceritakan peliputan apa saja yang telah mereka lakukan selama di
Australia sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dalam Bahasa
Indonesia dengan para mahasiswanya.

Kendati tidak banyak waktu yang tersedia, dua mahasiswa, keduanya
orang Australia, sempat mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Indonesia.
Satu di antaranya, Daniel Abma, mahasiswa program sarjana bidang
bisnis internasional dengan fokus Asia Tenggara.

“Bagaimana pendapat remaja Indonesia tentang politik setelah
reformasi,” tanya Daniel dalam Bahasa Indonesia yang lancar, namun
masih dipengaruhi logat Inggris Australia itu.

Pengalaman bersama belasan mahasiswa/i ANU yang belajar Bahasa
Indonesia dari Amrih Widodo itu mengingatkan penulis pada investasi
jangka panjang bagi hubungan Australia dan negara-negara asal para
mahasiswa/i itu dengan Indonesia.

Disebut sebagai investasi jangka panjang, khususnya bagi hubungan
Australia dan Indonesia, karena generasi muda Australia seperti Daniel
Abma yang mengaku pernah menjadi guru sukarelawan Bahasa Inggris di
Universitas Negeri Yogyakarta dan berkeinginan kembali ke Indonesia
untuk bekerja di daerah pedesaan dengan Badan Australia untuk
Pembangunan Internasional (AusAID) adalah bagian dari masa depan
Australia itu sendiri.

Bahkan, seperti kata Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di KBRI
Canberra, Dr. R. Agus Sartono, MBA, jika pengajaran Bahasa Indonesia
di lembaga-lembaga pendidikan formal di Australia dapat kembali
digairahkan, hal hal itu tidak hanya strategis untuk memperkuat
hubungan kedua negara, tetapi juga dapat mengurangi kecenderungan cara
pandang sempit yang hanya mengedepankan pendekatan “stereotipe” dalam
menilai Bangsa Indonesia.

“Memahami Indonesia yang lebih baik sangat penting bagi Australia dan
pengajaran bahasa merupakan poin sangat penting untuk memperkuat
hubungan kedua negara,” katanya.

Lebih fleksibel dan inovatif

Selain itu, dengan menggairahkan kembali pengajaran Bahasa Indonesia
sebagai salah satu bahasa asing, khususnya di sekolah-sekolah,
generasi muda Australia juga dapat terbantu untuk tumbuh menjadi
orang-orang “yang lebih fleksibel dan inovatif.”

“Studi-studi bilingual berguna bagi anak untuk dapat mengembangkan
strategi-strategi berfikir yang berbeda yang bermanfaat bagi mereka.
Ambil contoh bagaimana negara Finlandia unggul di bidang pendidikan.
Di Finlandia, semua siswa belajar tiga bahasa dan 44 persen belajar
bahasa keempat, sedangkan 31 persen belajar bahasa kelima.”

“Di Belanda, 99 persen siswa tahun 12 belajar bahasa kedua, 41 persen
belajar bahasa ketiga, dan 21 persen belajar bahasa keempat.
Bandingkan dengan Australia yang hanya 13.4 persen siswa tahun 12
belajar `second language` (bahasa kedua). Oleh sebab itu sekarang
saatnya untuk belajar bahasa Indonesia,” kata Agus.

Anak-anak yang belajar lebih dari dua bahasa umumnya lebih fleksibel
dan inovatif dibandingkan dengan yang monolingual. Belajar bahasa
asing, termasuk Bahasa Indonesia, juga membantu para pelajar dan
mahasiswa meningkatkan kemampuan mendengar, memori (mengingat),
kreativitas, dan berpikir kritis. “Semua itu merupakan proses berfikir
yang akan meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan, ” katanya.

Terkait dengan upaya menggairahkan kembali pengajaran bahasa asing di
Australia, kelompok delapan universitas riset terkemuka di negara itu
(Group of Eight) kabarnya telah meminta pemerintah negara bagian dan
federal untuk segera bertindak guna menghindari konsekuensi ekonomi
dan keamanan jika tumbuh sebagai bangsa monolingual (hanya bisa
berbahasa Inggris-red. ).

Data terakhir menunjukkan bahwa para siswa kelas 13 yang lulus dengan
menguasai bahasa kedua turun dari 40 persen tahun 1960-an menjadi
hanya 13 persen saat ini. Disebutkan pula bahwa orang Australia
meluangkan waktu paling sedikit dibandingkan negara-negara anggota
OECD lainnya untuk belajar bahasa asing, katanya.

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Australia, sebagai negara
tetangga terdekatnya, terlalu mahal bagi Australia untuk “melupakan”
Indonesia yang secara ekonomi tetap menarik dan menjanjikan di masa
mendatang, katanya.

“Belajar bahasa, sekali lagi, merupakan media yang sangat strategis
untuk saling memahami, mempererat hubungan kedua negara dan melakukan
kontrak dagang. Australia akan tertinggal jika menunda untuk melakukan
investasi bagi generasi yang akan datang. Harus ada komitmen yang kuat
dari pemerintah dan bukan diserahkan kepada warganya semata,” katanya.

Namun, apa yang diingatkan Agus Sartono itu tampak kontras dengan
perlakuan Pemerintahan Perdana Menteri John Howard selama dia berkuasa.

Karena kebijakannya menghentikan program nasional studi bahasa Asia di
sekolah sejak sekitar 2003 dan memberlakukan “travel advisory” (saran
perjalanan yang secara tidak langsung merupakan larangan perjalanan)
bagi para warganya yang akan ke Indonesia misalnya telah menyulitkan
para pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen Australia untuk bepergian ke
Indonesia.

Wakil Dekan Fakultas Studi-Studi Asia yang juga Kepala Pusat Asia
Tenggara ANU, Dr. George Quinn, misalnya, mengakui bahwa menurunnya
jumlah pelajar Australia yang menguasai bahasa-bahasa penting Asia,
termasuk Bahasa Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari penghentian
program nasional studi bahasa Asia di sekolah mulai sekitar 2003 oleh
menteri pendidikan saat itu, Brendan Nelson (kini Menteri Pertahanan).

“Program ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an, tapi distop
Brendan Nelson atas alasan finansial,” katanya.

Alasan penutupan program tersebut adalah penghematan biaya, kendati di
balik alasan itu mungkin ada “pendirian ideologis” karena program
tersebut dianggap pemerintah yang berkuasa tidak sesuai dengan
pemikiran mereka, kata Quinn yang menamatkan program kesarjanaannya
dari UGM Yogyakarta itu.

Akibatnya, kalangan perguruan tinggi yang memiliki program studi
bahasa dan studi Asia mengalami kekurangan mahasiswa. “Kita sempat
beberapa kali melakukan pendekatan kepada Pemerintah Australia, tapi
`kurang mendapat perhatian`,” katanya dalam Bahasa Indonesia yang fasih.

Akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada pengajaran
bahasa-bahasa Asia, termasuk Indonesia, ini, secara akumulatif, sejak
10 tahun terakhir, terjadi penurunan jumlah siswa dan banyak SMA di
wilayah Canberra yang menutup kelas bahasa, katanya.

Apakah kondisi buruk ini bisa berubah jika kendali pemerintahan di
tingkat federal kembali ke tangan Partai Buruh Australia (ALP)?
Indonesianis senior ANU, Dr.Greg Fealy, termasuk di antara kalangan
akademisi yang berpendapat begitu.

ALP dan Kevin Rudd

Menurut dia, kondisi merosotnya jumlah pelajar Australia yang
menguasai bahasa Asia, termasuk Indonesia, mungkin akan terperbaiki
secara signifikan jika ALP yang menang dalam Pemilu 2007 dan Kevin
Rudd menjadi Perdana Menteri menggantikan John Howard.

“Mungkin akan ada perubahan kalau Partai Buruh Australia yang menang
karena Kevin Rudd cenderung berpaling ke Asia dan akan lebih banyak
memberikan anggaran untuk studi bahasa-bahasa Asia,” kata Greg Fealy.

Pemimpin Oposisi Kevin Rudd dan ALP akan lebih sensitif terhadap
masalah pengajaran bahasa-bahasa Asia di sekolah dan perguruan tinggi
dibandingkan pemerintahan PM Howard yang berkuasa saat ini.

Terlebih lagi, Kevin Rudd merupakan lulusan studi-studi Asia ANU yang
pernah bertugas sebagai diplomat Australia di China dan ia dapat
berbahasa Mandarin. ALP juga sudah menjanjikan anggaran sebesar 80
juta dolar Australia untuk mendukung studi bahasa-bahasa Asia, katanya.

Dalam konteks hubungan Indonesia-Australia misalnya, belum ada satu
pun Duta Besar Australia yang mampu berbahasa Indonesia sebaik mantan
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Richard Gozney, katanya.

Selain kebijakan Howard yang menghapus program studi bahasa Asia di
sekolah, “travel advisory” kerap dikeluarkan Kementerian Luar Negeri
dan Perdagangan (DFAT) Australia buat Indonesia itu juga terbukti
menghambat orang-orang, termasuk dosen seperti dirinya.

Kebijakan itu, kata Greg Fealy, telah mempersulit para dosen untuk
bepergian ke Indonesia karena adanya tuntutan asuransi keselamatan.
“Pihak universitas takut mengeluarkan santunan yang besar kalau
sesuatu terjadi,” katanya.

Beberapa universitas tertentu di Australia bahkan melarang para
dosennya ke Indonesia untuk keperluan tugas dan mereka yang melanggar
larangan ini diberi sanksi. Padahal tanpa harus ke Indonesia,
sebenarnya risiko mendapat kecelakaan, sakit, atau kecopetan di luar
Indonesia juga bisa saja lebih besar dari risiko terkena serangan
teroris, katanya.

Kebijakan Canberra itu, seperti diakui Julie Johannes, guru Bahasa
Indonesia di Sekolah Katolik Emmanus College Melbourne, juga telah
menghambat para pelajar dan guru Bahasa Indonesia dari sekolah-sekolah
di Australia untuk mengunjungi Indonesia sehingga mereka terpaksa
memilih Malaysia sebagai tempat belajar Bahasa Indonesia bagi para
siswanya.

“Dulu sekolah saya mengirimkan anak-anak (siswa/i) ke Jakarta dan
kota-kota lain di Indonesia. Tapi sejak diberlakukannya `travel
advisory`, kami tidak lagi boleh membawa anak-anak ke Indonesia. Dan
pada 2008, sebanyak 20 orang siswa dan dua orang guru terpaksa dikirim
ke Malaysia mengingat bahasa yang digunakan di negara itu mirip-mirip
Bahasa Indonesia,” katanya.

Kondisi ini sangat menyakitkan bagi dia karena guru-guru Bahasa
Indonesia lainnya, karena mereka sebenarnya tidak mau tetapi terpaksa
“harus mau” ke Malaysia, padahal mengunjungi berbagai tempat menarik
di Indonesia seperti Candi Borobodur di Jawa Tengah, Pulau Bali, dan
Yogyakarta, adalah pilihan yang ideal bagi para pelajar Australia yang
belajar Bahasa Indonesia, katanya.

Namun, kepala sekolah takut digugat para orang tua murid jika tetap
mengirimkan anak didiknya ke Indonesia karena takut terjadi sesuatu
terhadap anak-anak mereka, kata guru lulusan Universitas La Trobe dan
bersuamikan orang Indonesia itu.

“Jadi `travel advisory` itu selayaknya dicabut,” kata Julie.

Upaya menyemai benih-benih yang akan semakin memperkuat dan
mendewasakan hubungan Australia dan Indonesia di masa mendatang
melalui sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Australia, seperti yang
ditunjukkan kelompok mahasiswa/i Amrih Widodo dan Julie Johannes,
justru terhadang oleh kebijakan pemerintahan PM Howard yang cenderung
hanya melihat kepentingan jangka pendek.

Haruskah rezim di Canberra berganti dulu, baru ada perbaikan yang
lebih signifikan dalam pengajaran asing, termasuk Bahasa Indonesia, di
Australia? (*)

Copyright © 2007 ANTARA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: