Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

13 Jun
 
 
 
 
 
 
 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ’45, adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini.

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1945, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

 

/

Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

Sejarah

Sejarah Awal

Pada tanggal 22 Juni 1945, disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode 1945-1949

Dalam kurun waktu 1945-1949, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan penyimpangan UUD 1945.

Periode 1959-1966

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:

Periode 1966-1998

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan kembali menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun dalam pelaksanaannya terjadi juga penyelewengan UUD 1945 yang mengakibatkan terlalu besarnya kekuasaan pada Presiden.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat “sakral”, diantara melalui sejumlah peraturan:

  • Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya
  • Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/UUD%2745

About these ads

20 Responses to “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945”

  1. zims December 23, 2007 at 7:23 am #

    Penjabaran Pembukaan UUD 1945

  2. Ivan January 13, 2008 at 1:58 pm #

    Belajar n Truz blajar….>> kaya omongan guru w>.>>>

    ada yg tau nyari UUD RIS di web apa????????????

    plisss tugas w 2 hari lagi di kumplin……

    • DEWI October 8, 2009 at 8:19 am #

      v!!!ss attuwh akh . . .
      .

    • ayu October 19, 2009 at 8:26 pm #

      eh..nyari teks pembukaan UUD RIS tuh d web paan sech cz gw dri td cri loe kq g’ ketemu2?????

  3. Admin January 14, 2008 at 5:38 am #

    coba lihat di :
    Issues: Law & Liberty
    http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/10/22/0007.html

    Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat
    http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Sementara_Republik_Indonesia_Serikat

    Sejarah DPR
    http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpr

  4. Claudsz September 16, 2008 at 6:15 pm #

    Saya ingin mengetahui lebih banyak tentang konstitusi

  5. ShE cUte October 4, 2008 at 7:02 pm #

    AduUuH kpaN siCh ind0nesia bNr2 mRdeKa ?!!
    MrdEka dri HARGA MAHAL!!

  6. febri October 12, 2008 at 3:27 pm #

    jangan sampai melupakan belajar karena pintu dari kesuksesan dari manusia…………!

  7. fiezha November 5, 2008 at 7:35 pm #

    jangan lupa sama temennya yang lama dan jangan lupa belajar yg benar

  8. yud November 7, 2008 at 8:11 pm #

    hwoyy,, ada yg tau g knapa UUD stlah dirubah tidak disertakan penjelasan seperti pada awalnya??

  9. L_vy sW3et November 15, 2008 at 10:25 am #

    Hwoooyyyyy? da yg tw g fktor2 yg mempengaruhi penyimpangan UUD 1945?????

  10. k3v1n September 26, 2009 at 3:15 pm #

    plez donk ah
    knape gak dlampirin isi perubahan I-IV dlm kurun wkt amandemennya…

  11. achi October 27, 2009 at 10:08 am #

    lampirkan tntang penyelewwngan uud 1945 donk

  12. yekti November 9, 2009 at 8:11 pm #

    artikel sangat bermanfaat untuk saya cari data. tq.

  13. noerman November 19, 2009 at 4:43 pm #

    tlong krimin susunan kabinet periode 1945-1949

  14. noerman November 19, 2009 at 4:45 pm #

    krimin susunan kabinet periode 1945-1949 dunk……

  15. SHINTA January 24, 2010 at 5:41 pm #

    TLONK DUNKZZZ CRIN Q ,TNTNG PEMBAGIAN UUD 1945 ?YANG ISINYA TNTNG PEMBUKAAN SAMA BATANG TBUH .

  16. Izna July 3, 2010 at 12:19 pm #

    lok pngen nyarik d intrnt jngn pke UUD RIS…tp konsitusi RIS

  17. rahma January 12, 2011 at 7:48 pm #

    Nyari perbedaan uud1945,uud Ris 1950,1949,amademen1945….

  18. alfi November 4, 2011 at 7:25 pm #

    aku bingung

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 65 other followers

%d bloggers like this: